Pengamat: Surat Edaran Dari DJP Tidak Manusiawi

Surat Edaran Dari DJP Tidak Manusiawi

Surat Edaran Dari DJP Tidak Manusiawi – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan instruksi siap siaga 24 jam bagi seluruh kepala kantor wilayah (Kanwil) DJP. Instruksi ini dinilai tidak tepat sebab melebihi kapasitas normal jam kerja seseorang. Intruksi dikeluarkannya siap siaga tersebut dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak yang masih jauh dari target yang sudah ditentukan oleh DJP. artikel lainnya: standar operasional prosedur

Sampai akhir Agustus tahun ini, penerimaan pajak baru mencapai 53% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang sebesar Rp.1472,2 triliun. Tersisa 4 bulan untuk memenuhi target pencapaian yang diharapkan. Tidak seperti tahun lalu yang mendapat tambahan penerimaan dari program pengampuanan pajak (tax amnesty), DJP didorong untuk mampu mengejar target penerimaan pajak. artikel: pengertian pph pasal 21

“Tahun lalu 78% dengan tax amnesty. Sekarang dengan tanpa tax amnesty, saya agak ragu,” ujar Ronny Bako selaku pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH).

Terkait surat edaran instruksi siap siaga tersebut, Ronny mengatakan normalnya kemampuan kerja seseorang 8-10 jam. “Ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” terangnya.

Ronny mengungkapkan bahwa menurutnya mengandalkan penerimaan rutin hanya akan menambah penerimaan sebesar 10%. Upaya paling mudah yang dapat dilakukan saat ini adalah melakukan penegakan hukum untuk wajib pajak (WP) yang membandel seperti gijzeling (menahan WP sampai anggota keluarga membayar utang pajak ) dan mengeluarkan surat paksa sampai penyitaan.

Terkait penggalian potensi penerimaan pajak dengan pemanggilan WP yang telah mengikuti program tax amnesty, hal tersebut adalah cara untuk menagih komitmen WP. baca: PPh badan

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pemanggilan juga dapat dilakukan untuk meminta konfirmasi apabila DJP menemukan data harta yang belum dilaporkan oleh WP yang bersangkutan.

Sumber: pemeriksaanpajak.com

Leave a Reply