Kejar Sisa Setoran Rp 500 Triliun, Ini Instruksi Dirjen Pajak

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan instruksi kepada Kepala Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, yaitu untuk mengaktifkan layanan komunikasi selama 24 jam, termasuk video call.

Instruksi ini dikeluarkan dan sekaligus mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober tahun 2017, dengan nomor surat INS-05/PJ/2017.

Langkah tersebut seiring dengan pengamanan penerimaan pajak tahun periode 2017. Di mana dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan ke depan, harus mengejar sisa penerimaan sekitar sebesar Rp 500 triliun.

Ada tiga hal yang menjadi poin instruksi tersebut yang diantaranya adalah.

Pertama, mengaktifkan selama 24 jam perangkat telepon genggam yang dilengkapi dengan fitur panggilan video (video call) seperti Facetime dan WhatsApp video.

Kedua, dalam hal penggalian potensi penerimaan pajak, pemanggilan wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak hanya boleh dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Ketiga, melaksanakan instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Penyebab Setoran Pajak Masih Kurang Rp 500 Triliun di tahun 2017
Penerimaan pajak hingga 30 September 2017 baru Rp 770,7 triliun, atau 60 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Artinya masih kekurangan Rp 513 triliun.

Realisasi tersebut juga ternyata mengalami kontraksi atau turun 2,79 persen secara year on year (yoy).

Demikian siaran pers dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang diterima, Senin (9/10/2017).

Rinciannya, penerimaan pajak di luar Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) sebesar Rp 732,1 triliun atau 59 persen dari target APBN-P 2017 dengan pertumbuhan -4,70 persen (y-o-y).

Untuk PPh Non Migas sendiri sebesar Rp 418 triliun atau 56,3 persen dari target APBN-P 2017 dengan pertumbuhan -12,32 persen (y-o-y). Selanjutnya PPN & PPnBM sebesar Rp 307,3 triliun atau 64,6 persen dari target APBN-P 2017 dengan pertumbuhan 13,70 persen (y-o-y).

“Pertumbuhan negatif penerimaan Ditjen Pajak lebih disebabkan adanya penerimaan yang tidak berulang (Uang Tebusan & PPh Final Revaluasi) dan beda waktu pencairan PBB dan PPh DTP yang nilainya signifikan. Pertumbuhan non PPh Migas di luar uang tebusan dan di luar seluruh penerimaan yang tidak berulang dan beda waktu tersebut sebesar 12,6 persen,” tulis siaran pers tersebut.

Sumber: detikFinance

 

Leave a Reply