250 Pengusaha Hotel di Bali Belajar Perpajakan Online Travel

250 Pengusaha Hotel di Bali Belajar Perpajakan Online Travel

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyelenggarakan sosialisasi aspek perpajakan online travel agent kepada 250 Wajib Pajak (WP) Pengusaha Hotel di Bali di Hotel Puri Saron, Seminyak, Denpasar.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kade Astawa, serta asosiasi-asosiasi lain yang terkait.

Bali merupakan destinasi wisata terbaik di dunia yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun domesti. Berdasarkan kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Bali yang di-release oleh Bank Indonesia (BI) pada bulan Mei 2017, kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sebesar 22.91% (yoy), hal tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di triwulan I, bahkan lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan tahunan kunjungan wisatawan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Tingginya tingkat kunjungan wisatawan diharapkan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang signifikan dari sektor pariwisata. Namun berdasarkan data statistik penerimaan tahun 2016, dari lima Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) penentu penerimaan pajak Kanwil DJP Bali, sektor pariwisata (KLU penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum) menempati urutan ke-3 setelah sektor perdagangan dan jasa keuangan.

Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan dari para WP yang bergerak di sektor tersebut masih perlu ditingkatkan. Pelaku usaha sektor tersebut, yakni hotel-hotel yang tersebar di seluruh Bali, perlu diberikan informasi secara menyeluruh mengenai kewajiban perpajakannya berdampingan dengan upaya pengawasan secara intensif dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Salah satunya aspek perpajakan yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah tentang pengenaan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang timbul karena adanya pemanfaatan jasa luar negeri dari hotel-hotel yang memanfaatkan jasa pemesanan daring (online reservation) dari para perusahaan agen perjalanan yang berkedudukan di luar daerah pabean.

Goro Ekanto selaku Kepala Kanwil DJP Bali, dalam sambutannya menjelaskan pentingnya diberikan informasi secara menyeluruh mengenai kewajiban perpajakan WP yang bergerak di sektor pariwisata atau hotel, karena pada pelaksanaannya pengenaan PPN dan PPh Pasal 26 atas pemanfaatan jasa luar negeri dari luar daerah pabean ini belum sepenuhnya dipahami oleh para WP.

“Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini WP diharapkan lebih memahami pemahaman dan kewajiban perpajakannya sebagai WP yang bergerak disektor hotel termasuk pengenaan PPN dan PPh Pasal 26 atas pemanfaatan jasa online travel agent,” ujar Riana Budiyanti selaku Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Bali.

“Sehingga diharapkan kepatuhan para wajib pajak hotel se-Bali semakin meningkat,” tutupnya.

Sumber: www.pajak.go.id

Leave a Reply